PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), bekerja sama denga BPJS Kesehatan, menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Semester II di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (29/9/2022).

Forum tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin. Kegiatan turut dihadiri oleh Deputi Direksi Wilayah Kaltimseltengtara BPJS Kesehatan Priyo Hadisusanto, Asisten Deputi Bidang Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Indro Agus Darmawan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Sampit, dan Muara Teweh, serta Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Sampit, dan Muara Teweh.

Pertemuan tersebut merupakan forum untuk saling berkomunikasi, diskusi, dan update informasi. “Sekaligus kami meminta masukan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik dari sisi coverage maupun kualitas layanan,” ungkap Deputi Direksi Wilayah Kaltimseltengtara BPJS Kesehatan Priyo Hadisusanto.

Dalam laporannya, Priyo menyebutkan di Kalteng sendiri, terhitung mulai 1 September 2022 jumlah penduduk terdaftar Program JKN KIS ada 2.471.000 jiwa atau 92,45% dari jumlah penduduk Kalteng berdasar data kependudukan semester I tahun 2022. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Kalteng terhadap program JKN sehingga cakupan di Kalteng bisa mencapai 92%. Priyo berharap Pemprov Kalteng akan terus berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan cakupan dan mengupayakan keaktifan peserta.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun, mewakili Sekda Nuryakin, menekankan bahwa jaminan nasional adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan amanat konstitusi UUD 1945. “Karena amanat tertinggi, maka kewajiban bagi kita untuk menindaklanjutinya sehingga masyarakat khususnya di Kalteng mendapatkan hak jaminan sosialnya. Ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama berupaya menyukseskan program strategis nasional ini,” tegasnya.

Salah satu upaya Pemprov Kalteng adalah memastikan adanya jaminan kesehatan dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kalteng. “Untuk itu, semua upaya dan semua langkah penting dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan yang lebih prima,” pungkasnya.

Forum turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng atau yang mewakili, antara lain dari Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, serta Biro Kesra. (dew/fer)