Sahli KSDM Suhaemi membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalteng Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (26/9/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (26/9/2023).

Rapat menghadirkan Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf, Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah 8 BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya dan Muara Teweh, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya membangun dan meningkatkan komunikasi dengan stakeholder, khususnya BPJS Kesehatan, sehingga terjalin kerja sama yang baik untuk menyukseskan Program Strategis Nasional, yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Jaminan kesehatan adalah salah satu jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Implementasinya merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral,” ungkap Sahli Suhaemi membacakan sambutan Sekretaris Daerah (Sekda).

Untuk itu, lanjutnya, peran dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting dalam rangka mendorong sektor swasta dan pelaku usaha maupun industri agar segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN-KIS.

Dikatakan Suhaemi, implementasi JKN-KIS tidak dapat dihindarkan dari berbagai hambatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, bukan saja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, melainkan juga dari seluruh stakeholder.

“Marilah kita berpartisipasi menyukseskan program ini dengan memberikan sumbang saran serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ini,” ajak Sekda melalui Sahli Suhaemi.

Provinsi Kalteng pada 14 Maret 2023 mendapat Piagam UHC Award dari Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia RI. UHC Award merupakan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen dalam mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Staf Ahli Suhaemi. (dew/eka)