PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, di mana salah satunya yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) senantiasa berupaya untuk membangun sumber daya yang sehat. Sebagai salah satu upaya untuk membangun sumber daya yang sehat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan Jaminan Kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah terjangkau. Hal ini dinilai perlu adanya dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Stakeholder.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menunjang program JKN-KIS agar dapat berjalan optimal. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung pada Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Kamis (16/06/2022), bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

“Saya berharap komitmen dari kita semua untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Sekda

Selanjutnya, Sekda mengharapkan pula melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun ini dapat melahirkan gagasan-gagasan mulia lainnya yang dapat mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial serta mewujudkan Kalimantan Tengah Berakhlak, Penuh dengan Keberkahan.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara BPJS Kesehatan Prio Hadi Susatyo yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa program JKN KIS merupakan salah satu program strategis pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat langsung. Pemerintah konsisten untuk memonitor dan memantau progres dari pelaksanaan JKN KIS. Dalam RPJMN juga disampaikan bahwa target pemerintah pada tahun 2024 adalah masyarakat Indonesia yang sudah menjadi JKN diharapkan mencapai 98%.

“Untuk mengawal ini, pada awal tahun 2022, Presiden melalui Perpres menugaskan seluruh Kementerian/Lembaga yang ada melakukan upaya-upaya optimalisasi terhadap program JKN, termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan. Maupun kepada Gubernur dan Walikota, instruksinya tidak hanya memastikan cakupan mencapai 98%, tetapi juga bagaimana program JKN ini harus dipastikan berjalan dengan baik dan secara terus-menerus,” katanya.

Selain itu, Instruksi Presiden juga meminta untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN adalah benar-benar pelayanan yang bermutu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinisi Kalimantan Tengah serta Perangkat Daerah maupun asosiasi, Faskes, dan mitra-mitra lainnya di Kalimantan Tengah. Sebab, di Kalimantan Tengah, sampai dengan bulan Mei cakupannya mencapai 92,19% atau sekitar 2.448.939 jiwa masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah terdaftar dalam JKN KIS,” pungkas Prio Hadi Susatyo. (win/fen)