Wagub Edy Pratowo Buka Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023
Wagub Kalteng Edy Pratowo membuka Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kamis (26/10/2023).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo hadir membuka Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kamis (26/10/2023).
Kegiatan ini digelar sebagai upaya membina desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan bagi desa.
Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa telah memunculkan desa yang begitu maju dengan berbagai inovasinya, tetapi di sisi lain masih ada desa yang belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik.
“Hal ini memerlukan upaya masif untuk dapat menularkan inovasi dari desa-desa yang maju ke desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Wagub dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya.
Lebih lanjut, diterangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendorong dan mengawal pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang berkembang dan mandiri. Pada tahun 2023, terdapat 1.432 desa di Kalteng yang telah menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN.
“Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan yang harus diketahui dan dilaksanakan bersama, baik sebagai instansi pendamping, pembina, pengawas, terutama Kepala Desa sebagai pengguna dana tersebut, sehingga transparan dan akuntabel,” jelas Wagub.
Wagub juga menekankan pentingnya sinergisitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah khususnya terkait percepatan penurunan stunting, program ketahanan pangan, dan program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Melalui workshop ini, diharapkan dapat terwujud sinergitas dan kolaborasi antarpihak yang memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Workshop diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, perwakilan desa, dan pendamping lokal desa se-Kalteng.
Turut hadir secara langsung, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono serta Kepala Seksi Upaya Hukum Luas Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalteng Moh. Iqbal Fatoni. Hadir pula secara daring, Plt. Deputi PPWPB/Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan Sarni Paskah Daeli serta Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jaka Sucipta. (dew/ist)