Wagub Edy Pratowo secara resmi membuka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 Wilayah Kalteng di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (23/4/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (23/4/2024).

Gubernur Kalteng dalam sambutan yang disampaikan Wagub Edy Pratowo, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPK RI, narasumber, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rakor ini.

“Saya sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya kolaboratif KPK RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalimantan Tengah,” ucap Wagub saat membacakan sambutan Gubernur.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, Gubernur menegaskan komitmen untuk sekuat tenaga mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui cara preventif maupun melalui edukasi,” jelas Gubernur melalui Wagub.

Dengan 58 orang penyuluh anti korupsi yang berasal dari berbagai elemen dan menyebar di seluruh wilayah, tingkat pelaporan Monitoring Centre For Prevention (MCP) Pemprov Kalteng tahun 2023 mencapai nilai 92,72.

Sementara itu, Kinerja Capaian MCP Pemprov Kalteng tahun 2023 sebesar 91,81% serta capaian Area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa 94,34%. Capaian ini membawa Pemprov Kalteng masuk Zona Hijau dengan capaian MCP 75%-100%. Sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Kalteng tahun 2023, mencapai 75,55% dengan Predikat Baik.

Gubernur melalui Wagub menggarisbawahi beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam mencegah dan memberantas korupsi, yakni meningkatkan koordinasi antar pihak, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang kuat dan tegas, serta meningkatkan capaian MCP tahun 2024

Gubernur berharap Rakor ini menjadi momentum strategis untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, mengidentifikasi berbagai kendala, mencari solusi, serta melakukan penguatan pemberantasan korupsi di Kalteng.

Sebelumnya, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Bahtiar Ujang Purnama menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan harus diiringi dengan upaya evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

“Mempunyai efek perbaikan dan pencegahan. Dengan bersama-sama, kita lakukan integrasi untuk melakukan penindakan dan edukasi untuk pencegahan,” tegas Bahtiar seraya berharap upaya-upaya tersebut dapat menurunkan perilaku korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto mengemukakan 3 hal yang harus dipegang dalam menjalankan Tupoksi di wilayah kerja masing-masing, yakni integritas, profesional, dan proporsional.

“Semuanya ada aturan dan aturan itu harus ditaati. Pencegahan itu lebih punya nilai daripada penindakan. Saya berharap rapat koordinasi ini ada kebermanfaatan,” tuturnya.

Rakor kali ini, antara lain diikuti unsur Forkopimda, Bupati, Penjabat (Pj.) Bupati/Wali Kota atau yang mewakili baik secara langsung maupun secara daring, serta jajaran Pemprov Kalteng, BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng, dan Ombudsman Perwakilan Kalteng. (ran/eka)