Sahli Ekeubang Yuas Elko mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Senin (28/10/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (28/10/2024).

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto secara langsung maupun dalam kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang dan Magelang.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan visinya dan harapan-harapan yang harus di-follow up dan direalisasikan secara spesifik, yaitu terkait rapat inflasi mingguan yang harus dilanjutkan untuk menjaga inflasi, sebagai upaya pengendalian harga barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat yang dinilai sangat penting.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat bertekad mewujudkan Indonesia swasembada pangan.

“Presiden Prabowo memasang target 4 tahun Indonesia mampu mencapai swasembada pangan itu,” tuturnya.

Terkait hal itu, Mendagri pun mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah mendukung agar target swasembada pangan bisa tercapai.

“Swasembada pangan. Jadi, kita-kita Pemerintah Daerah tolong didukung. Ini leading-nya adalah Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian kemudian Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan, saya mohon dengan Kepala Daerah dampingi, paling tidak Kepala Dinas Pertanian Pangan ini hadir, jangan sampai enggak hadir,” jelasnya.

Selain itu, guna mencapai swasembada pangan, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk membangun cetak sawah yang baru yang ditambah dengan berbagai macam elemen pendukung, seperti teknologi, mekanisasi, dan perairan.

Mendagri juga menyebut pemerintah banyak membuka lahan Food Estate atau lumbung pangan, seperti di Kabupaten Merauke, Papua, dan juga berbagai daerah lainnya.

“Tak hanya swasembada pangan, Presiden Prabowo juga menargetkan swasembada energi,” tegasnya.

“Program lain yang menjadi target Beliau adalah swasembada energi, tidak banyak bergantung kepada impor. Masih banyak potensi-potensi reserve baik yang berbasis fosil minyak, yang sumur-sumur tua diaktifkan kembali, kemudian menaikkan jumlah produksi yang sudah ada dari sumur-sumur sudah ada, termasuk juga dari biodisel, kelapa sawit, kemudian dari renewable energi,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) lalu.

Presiden menyebut dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan acuan pengukuran IHK dan Inflasi BPS mengacu pada panduan internasional yang berstandar global.

“Panduan komprehensif yang memuat konsep, metodologi, dan praktik terbaik dalam penyusunan Indeks Harga Konsumen,” tuturnya.

Sedangkan untuk perhitungan inflasi, dilakukan dengan melakukan Survei Biaya Hidup (SHB) – Pola Konsumsi Masyarakat (Paket Komoditas), Diagram Timbang (Komoditas), Nilai Konsumsi Dasar, Survei Harga Konsumen (SHK) – Harga Barang – Relatif Harga – Indeks Harga Konsumen (IHK) – Inflasi.

Berdasarkan data BPS, ada 10 Provinsi yang tingkat inflasinya masih tinggi pada September 2024, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Lampung.

Turut hadir pada Rakor hari ini, Wakil Mendagri Bima Arya, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Daerah seluruh Indonesia, serta pihak terkait lainnya. (may/eka)