Karo Adpim Johni Sonder diadulat menjadi salah satu narasumber dalam event Festival Literasi 2024 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng, Sabtu (26/10/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Kepala Biro (Karo) Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Johni Sonder diadulat menjadi salah satu narasumber dalam event Festival Literasi 2024, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan yang diiniasi dan digelar di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng ini mengangkat tema “Communication Revolution”.

Bersama Pranata Komputer Ahli Madya dari Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng Ari Gunadi Palilu yang memaparkan di hadapan ratusan mahasiswa seputar perkembangan pesat dunia digital dewasa ini, Karo Adpim Johni Sonder mengulik seputar “Peran Komunikasi Digital dan Advokasi di Lingkungan Pemerintahan”.

Dalam paparannya, Johni menekankan bahwa cara berkomunikasi pemerintah dan masyarakat sudah berubah sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

“Digitalisasi adalah cara paling cepat dan murah untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan pemerintah, dari perencanaan, proses, hingga hasil-hasil pembangunan,” ucap Johni.

Di masa sekarang, menurut Johni, penggunaan gadget seperti handphone sudah sangat masif di tengah masyarakat.

“Berdasarkan hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia meningkat signifikan mencapai 221,56 juta orang. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022-2023 yang mencapai 215,63 juta orang,” paparnya.

Ditambahkan Johni, Survei APJII juga mengungkap sekitar 45% responden mengaku menghabiskan biaya internet seluler antara Rp 50.001 hingga Rp 100.000 per bulan; sebanyak 35,3% responden mengeluarkan biaya Rp 10.000 hingga Rp 50.000 per bulan; dan 16,4% responden menghabiskan Rp 100.001 hingga Rp 250.000 per bulan.

Data tersebut, kata Johni, memberikan sedikit gambaran bahwa penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat yang sudah begitu masif bisa membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya sekaligus melibatkan warga negara dengan lebih luas lagi dalam pengambilan kebijakan. Terlebih saat ini maraknya platform media sosial memberi peluang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, maraknya penggunaan berbagai platform digital ini juga tidak terlepas dari dampak negatif, yakni penyebaran disinformasi, berita bohong atau hoaks yang juga bisa semakin marak dan cepat.

Di sini, dikatakannya, pemerintah berperan untuk menangkal pemberitaan negatif melalui publikasi berita yang benar dan akurat serta edukasi kepada masyarakat.

“Perlu diingat untuk hati-hati menggunakan jari kita saat bermedia sosial. Istilah yang populer saat ini, “Saring Dulu Sebelum Sharing”,” pungkasnya. (ran/dew/ben)