Wagub Edy Pratowo memimpin dan secara resmi membuka Rapat TEPRA Triwulan II Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalteng T.A. 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo memimpin dan secara resmi membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran (T.A.) 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025).

Wagub Edy Pratowo menyampaikan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Gubernur Agustiar Sabran di mana mereka ingin mendorong pembangunan Kalteng yang semakin merata dan berkeadilan hingga ke pedalaman.

“Untuk mendukung Visi Misi kami tersebut dan juga Asta Cita Bapak Presiden, pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat menjadi instrumen kunci,” tegas Wagub.

Saat menyampaikan sambutan Gubernur, Wagub juga menekankan Rapat TEPRA ini bukan untuk mencari kambing hitam, namun untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Wagub pun mengapresiasi 3 Perangkat Daerah Provinsi dan 3 Pemerintah Kabupaten yang serapan anggarannya sudah tinggi.

“Capaian ini kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan mengedepankan kualitas kegiatan,” ucap Wagub.

Secara umum, Realisasi Anggaran Keuangan dan Fisik, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng, per Juni 2025 masih belum mencapai target yang diinginkan. Untuk itu, Wagub meminta komitmen seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

“Efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi. Mari kita bekerja keras bersama-sama mendorong realisasi anggaran agar terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta tentu saja tepat aturan. Jangan sampai hanya mengejar target. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya juga harus berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, Wagub Edy Pratowo mengimbau seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan program kegiatan dengan Asta Cita Presiden dan Visi Kalteng Berkah Kalteng Maju, khususnya Program Prioritas Huma Betang.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, dalam laporan yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Akhmad Husain, menyampaikan Realisasi Keuangan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng per 30 Juni 2025 sebesar Rp 2,23 Triliun lebih atau 21,88% dari total pagu anggaran Rp 10,22 Triliun, sedangkan Realisasi Fisik 27,73%.

Tiga Perangkat Daerah dengan Belanja APBD tertinggi, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dengan Realisasi Keuangan Rp 1,05 Triliun lebih atau 45,85% dari total pagu anggaran Rp 2,29 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 50%; kemudian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng dengan Realisasi Keuangan Rp 2,02 Miliar lebih atau 43,32% dari total pagu anggaran Rp 4,67 Miliar lebih, sedangkan Realisasi Fisik 43,33%; dan Badan Penghubung Provinsi Kalteng dengan Realisasi Keuangan Rp 6,07 Miliar lebih atau 40,71% dari total pagu anggaran Rp 14,92 Miliar lebih, sedangkan Realisasi Fisik 40,71%.

Sementara itu, Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng per 30 Juni 2025 sebesar Rp 6,99 Triliun lebih atau 28,37% dari total pagu anggaran Rp 24,64 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 31,49%. Tiga Kabupaten/Kota dengan Belanja APBD tertinggi, yakni Kabupaten Sukamara dengan Realisasi Keuangan Rp 286,12 Miliar lebih atau 37,74% dari total pagu anggaran Rp 758,14 Miliar lebih, sedangkan Realisasi Fisik 39,97%; kemudian Kabupaten Gunung Mas dengan Realisasi Keuangan Rp 478,46 Miliar lebih atau 35,39% dari total pagu anggaran Rp 1,35 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 37,64%; dan Kabupaten Katingan dengan Realisasi Keuangan Rp 543,02 Miliar lebih atau 34,84% dari total pagu anggaran Rp 1,55 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 36,60%.

Selanjutnya, disampaikan pula mengenai Realisasi APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) per 30 Juni 2025 di mana Realisasi Keuangan Pemprov Kalteng sebesar Rp 388,99 Miliar lebih atau 10,43% dari total pagu APBN Provinsi Kalteng Rp 3,72 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 39,87%. Untuk Realisasi DAK Pemprov Kalteng, Realisasi Keuangan Rp 99,13 Miliar lebih atau 18,41% dari total pagu Rp 538,5 Miliar lebih, sedangkan Realisasi Fisik 24,47%.

Sementara untuk Realisasi APBN dan DAK Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Realisasi Keuangan Rp 28,32 Juta atau 1,01% dari total pagu APBN Kabupaten/Kota se-Kalteng Rp 2,81 Miliar lebih, sedangkan Realisasi Fisik 3,06%. Kemudian, untuk Realisasi DAK Pemerintah Kabupaten/Kota, Realisasi Keuangan Rp 318,86 Miliar lebih atau 14,80% dari total pagu anggaran Rp 2,15 Triliun lebih, sedangkan Realisasi Fisik 14,47%.

Terkait dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan per 30 Juni 2025, Pemprov Kalteng mencapai Rp 2,95 Triliun lebih atau 31,7% dari target Rp 9,32 Triliun, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemprov Kalteng mencapai Rp 112 Miliar lebih atau 45,03% dari target  Rp 248,82 Miliar lebih, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng mencapai Rp 8,62 Triliun atau 37% dari target Rp 23,29 Triliun lebih.

Selain itu, dalam laporan Plt. Sekda, disampaikan Realisasi BLUD Pemprov Kalteng, Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemprov Kalteng, Realisasi Belanja APBD Pemprov Kalteng dalam 3 tahun terakhir, serta Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir.

Rendahnya Realisasi APBD Provinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota Triwulan II T.A. 2025, antara lain disebabkan oleh kendala pembayaran pada e-Katalog Versi 6 serta efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan, seperti penundaan beberapa kegiatan konstruksi dan fisik. Penyebab rendahnya Realisasi APBN Provinsi Kalteng Triwulan II T.A. 2025 juga terkait dengan efisiensi anggaran. (ran/bow)