Wagub Edy Pratowo melakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD dengan DPRD Provinsi Kalteng dalam Rapur Ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Jumat (12/9/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pendapat akhir atas penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pendapat akhir dari Pemprov tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 pada Jumat (12/9/2025) sore.

“Raperda yang kita setujui bersama hari ini memuat pokok-pokok kebijaksanaan anggaran daerah untuk pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2025. Seluruh kebijakan anggaran tersebut tertuang dalam program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Wagub Kalteng Edy Pratowo dalam sambutannya.

Wagub mengungkapkan anggaran disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan kebijakan untuk menyatukan data pembangunan daerah seluruh Indonesia sekaligus sebagai kontrol dari Pemerintah Pusat. Di dalamnya, sudah tersusun berbagai macam informasi, mulai dari data Belanja Urusan Wajib dan Pilihan sampai dengan pemenuhan SPM, berdasarkan program kegiatan yang sudah disusun bersama.

“Kepala Daerah akan segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai anggaran manajemen dari Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2025 setelah Raperda itu mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2025 merupakan Anggaran Operasional bagi pelaksanaan dan pengendalian anggaran pada masing-masing SKPD yang lebih dahulu ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Secara khusus saya ingatkan kepada semua Kepala SKPD, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi terkait proses penyusunan dan juga pelaksanaan program kegiatan APBD Tahun anggaran 2025,” tandasnya.

Dia mengingatkan untuk lebih berhati-hati, cermat, dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat pada penyusunan APBD yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh Perangkat Daerah, dengan sisa waktu yang tersedia, untuk meningkatkan intensitasnya dengan melakukan penajaman prioritas, sehingga anggaran yang terbatas bisa dimanfaatkan efektif dan efisien untuk hasil yang optimal,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Wagub Edy Pratowo melakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD dengan DPRD Provinsi Kalteng dalam Rapur Ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025. Rapur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong serta dihadiri 44 anggota DPRD Provinsi Kalteng dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah. (ira/ben)