Pemprov Kalteng Gelar Rapat Evaluasi untuk Perkuat Penanganan Karhutla

Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Ruang Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (21/10/2026).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Penanganan Karhutla masih membutuhkan kerja sama dan kesiapsiagaan seluruh unsur, baik Pemerintah Daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur memimpin Rapat Evaluasi bersama Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini serta Perwakilan BNPB dan Kepala BMKG Kalteng.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” kata Sekda dalam sambutannya di Ruang Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur pada Rabu (21/10/2026).
Kepala BNPB dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) melakukan kunjungan ke Kalteng. Dalam kunjungan kerja ini, menurut Sekda, Kepala BNPB menekankan pentingnya komando terpadu, operasi sesuai kondisi lapangan, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional Satgas Udara. “Kepala Staf TNI Angkatan Darat juga menegaskan kesiapan TNI AD dalam mendukung percepatan penanganan melalui penguatan personel dan sarana prasarana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan sinergi Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Karhutla harus semakin kuat. Status keadaan darurat Provinsi harus didasarkan pada status keadaan darurat Kabupaten/Kota serta didukung kajian dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Meminta Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” tegasnya. (Ira/Ben)









