PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri Seminar Memahami Strategi Jangka Benah sebagai Solusi Penanganan Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng, bertempat di ballroom lantai 2 Hotel M Bahalap Palangka Raya, Rabu (14/10/2020).

Di hadapan para peserta seminar, Sekda menyampaikan arahannya, “Saya pikir ini adalah salah satu strategi yang cukup unik yang mungkin nanti ada di Kobar satu, di Kotim satu. Ini merupakan awal percontohan. Berdasarkan data luasan tutupan sawit nasional pada tahun 2019, luas perkebunan sawit yang berada di Provinsi Kalteng mencapai 1.178.702 hektare (Ha). Luasan tutupan perkebunan sawit tersebut menyumbang kurang lebih 11% dari luasan tutupan sawit nasional. Dengan luasan tersebut, Provinsi Kalteng berada di urutan ke-5 secara nasional dalam hal luas tutupan sawit setelah Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.”

Ditambahkan pula bahwa peranan sawit dalam pembangunan ekonomi tercermin dari besarnya sumbangan komoditas ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja dari berbagai lapangan usaha yang terkait dengan sawit dari hulu sampai hilir.

“Perlu disadari bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalteng yang salah satunya adalah keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan, baik yang dikelola oleh perusahaan atau korporasi maupun oleh petani kecil atau yang dikenal dengan sawit rakyat,” ujar Sekda.

Merespon permasalahan sawit di dalam kawasan hutan, khususnya sawit rakyat, pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen regulasi dan kebijakan. Paket-paket regulasi tersebut, antara lain Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit; Perpres Nomot 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; serta Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun demikian, menurut hasil kajian, regulasi yang ada tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan.

Karena itu, berbagai terobosan solusi yang implementatif dinilai perlu untuk segera dirumuskan, yakni solusi penanganan “keterlanjuran” sawit rakyat di dalam kawasan hutan yang tidak merugikan petani kecil, namun tetap mampu mendukung keberlangsungan fungsi ekologis kawasan hutan. “Kami menyambut gembira dengan konsep strategi jangka benah yang hari ini akan kita diskusikan secara mendalam untuk dapat diimplementasikan sebagai salah satu pilihan solusi yang dikedepankan untuk menyelesaikan persoalan sawit rakyat di dalam kawasan hutan,” terang Sekda.

Menutup arahannya, Sekda Fahrizal Fitri mengungkapkan, “Kami menyadari bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi strategi jangka benah adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semoga seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap implementasi strategi jangka benah di Provinsi Kalteng dan dapat menjadi program dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah mengalami berbagai keterlanjuran pemanfaatan lahan untuk kebun kelapa sawit oleh masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memikirkan solusi keterlanjuran sawit rakyat di kawasan hutan di Provinsi Kalteng.”

Turut hadir pada seminar ini, antara lain Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, pimpinan SOPD Pemerintah Provinsi Kalteng, Kepala UPT Kementerian LHK di Kalteng, Kepala UPT KPH se-Kalteng, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalteng, Pimpinan Yayasan KEHATI, perwakilan petani Desa Pangkut Kotawaringin Barat dan Desa Karang Sari, serta Tim SJB Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. (din/eka)