Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan sejumlah poin stressing dalam Rakor Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam Rangka Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (26/3/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyampaikan sejumlah poin stressing dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Rangka Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (26/3/2025).

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/749/SJ tanggal 17 Februari 2025 tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 1446 H, Gubernur menegaskan agar instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota memastikan kelancaran arus lalu lintas pada saat mudik Lebaran 2025 serta memperkuat sistem transportasi yang terfokus kepada kelayakan unit kendaraan yang akan digunakan sebagai armada mudik Lebaran 2025, kapasitas penumpang, standar keselamatan penumpang, dan kenyamanan penumpang.

Terkait Surat Edaran tersebut, Gubernur juga meminta instansi terkait mempersiapkan langkah mitigasi risiko kejadian bencana kebakaran lahan dan banjir serta mengoptimalkan Posko Lebaran 2025 bersama Forkopimda untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan arus mudik dan balik Lebaran.

Selanjutnya, Gubernur melarang penggunaan kendaraan dinas untuk transportasi mudik bagi pejabat/aparat Pemerintah Daerah dan hanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan.

“Bagi Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk tidak meninggalkan daerah masing-masing tanpa melaporkan tujuan bepergian dan tanpa seizin Gubernur,” imbuhnya.

Kepada masyarakat, Gubernur mengimbau agar senantiasa waspada terhadap meningkatnya kejahatan pencopetan, penipuan, hipnotis, dan penjambretan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu dalam penukaran uang baru, keamanan rumah saat ditinggal mudik, dan keamanan kantor saat libur panjang.

“Pentingnya meningkatkan kesadaran untuk menciptakan suasana yang aman dan damai saat malam takbiran,” kata Gubernur menambahkan seraya meminta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menyaring informasi yang disebarkan melalui media sosial agar tidak termakan berita palsu atau hoaks.

Kemudian, secara khusus bagi Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013/Muara Teweh, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Utara, Gubernur meminta untuk tetap menjaga kondusivitas dan Kamtibmas terkait PSU yang baru saja dilaksanakan.

“Saya tegaskan kembali bahwa siapapun pemenangnya, semuanya itu adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” pungkas Gubernur Agustiar Sabran.

Sementara itu, dalam Rakor jelang Lebaran kali ini disampaikan sejumlah poin kesimpulan, antara lain Pemprov Kalteng telah menyalurkan paket Sembako sebanyak 140.000 yang didistribusikan ke seluruh desa dan akan berlanjut setelah Lebaran.

Selain itu, disampaikan pula, Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupate/Kota akan melakukan peninjauan Posko Lebaran serta Sidak pasar untuk memastikan stabilitas harga.

OPD dan instansi terkait juga telah melakukan pembenahan jalan lintas provinsi dan lintas kabupaten serta lintas nasional yang sifatnya urgent dan perlu penanganan cepat H-3.

Sebagaimana diberitakan, Pemprov Kalteng pun telah melakukan program mudik gratis yang di-launching hari ini, Rabu (26/3/2025), yaitu 14 unit bus rute Kalteng serta extra flight dengan tujuan Semarang, Surabaya, dan Jakarta.

Penambahan kapal Ferry sebanyak 3 buah juga dilakukan dengan tujuan Semarang, Surabaya, dan Kendal, Jawa Tengah (Jateng). Di samping itu, Pemprov Kalteng bersama Polri telah menyiapkan 25 Posko Keamanan, 23 Posko Pelayanan Umum, dan 2 lokasi rest area, yakni di perbatasan Kapuas – Kalsel dan Bartim – Kalsel.

Koordinasi intensif akan terus dilakukan oleh Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, aparat TNI/Polri, serta Kementerian terkait, termasuk untuk melakukan pemantauan arus mudik dan balik di Bandara, pelabuhan, dan terminal. (ran/eka)