PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian yang digelar rutin mingguan. Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rakor secara daring melalui konferensi video di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur pada Senin (30/1/2023).

Rakor Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta tersebut diikuti secara daring maupun luring oleh Kementerian/Lembaga, seluruh Kepala Daerah, Forkopimda, TNI, Polri, dan stakeholder terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi se-Indonesia. Tampak hadir langsung mendampingi Mendagri, yaitu Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Habibullah serta Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo.

Saat memimpin Rakor, Mendagri menyampaikan beberapa poin penting serta perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global. “Masalah inflasi sudah menjadi atensi dalam berbagai kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir dalam minggu lalu, Bapak Presiden dalam Sidang Paripurna, kemudian juga pada saat Rakor mengenai masalah KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)”, kata Mendagri mengawali Rakor.

Kemudian, Mendagri juga menekankan dengan adanya penghentian regulasi PPKM, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin baik dan berkembang. “Dengan diberhentikannya PPKM, ini diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang stagnan (terhenti) selama ini berjalan, ini dapat tumbuh,” ucap Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga menjelaskan poin penting yang juga menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, yakni inflasi. “Kemudian, yang ketiga adalah yang perlu kita waspadai betul masalah inflasi karena banyak masalah, mulai dari pola, supply demand yang berubah paska pandemi yang masih belum selesai, juga disrupsi akibat geopolitik terutama perang ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa banyak negara terdampak inflasi dan hal tersebut menjadi isu sangat penting karena menyangkut harga barang dan jasa. “Ini langsung bersentuhan dengan perut rakyat, mudah dipicu, tugas kita melindungi rakyat agar keterjangkauan harga dan kesediaan harga barang dan jasa,” tegas Mendagri.

Sementara itu, dalam data-data BPS yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah, disebutkan indeks 10 kabupaten/kota dengan indikator perubahan harga untuk penurunan harga tertinggi, di antaranya Provinsi Kalteng pada Kabupaten Katingan turun 2,01% disebabkan oleh komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Kemudian, Kabupaten Pulang Pisau turun 1,52% disebabkan oleh komoditas beras, susu bubuk balita, dan cabai rawit.

Turut hadir bersama Staf Ahli Gubernur Yuas Elko mengikuti Rakor secara daring di Aula Eka Hapakat, yaitu perwakilan Polda Kalteng, Korem 102/Pjg, Perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal terkait. (renn/fer)