Wagub Edy Pratowo, atas nama Provinsi Kalteng, menerima penghargaan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Tahun 2024 di Movenpick Hotel Jakarta, Selasa (16/12/2024) malam.

JAKARTA – BIRO ADPIM. Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih Peringkat Ke-5 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Kualifikasi Informatif. Posisi ini meningkat dari tahun 2023 di mana Kalteng menempati Peringkat Ke-6 dari 34 Pemprov.

Adapun Peringkat 3 Besar ditempati Provinsi NTB (Peringkat 1), Aceh (Peringkat 2), dan Daerah Khusus Jakarta (Peringkat 3).

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Syawaludin dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Tahun 2024, Selasa (16/12/2024) malam, di Movenpick Hotel Jakarta.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh KI Pusat.

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro saat membuka acara ini mengatakan bahwa Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya yang dilakukan KI Pusat untuk terus memajukan Keterbukaan Informasi Publik di seluruh pemerintahan dan Badan Publik.

“Tugas Komisi Informasi adalah menetapkan standar Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Kegiatannya Monitoring dan Evaluasi, Monev, Badan Publik. Kami menemukan ada beberapa kemajuan yang dicapai,” tuturnya.

Donny melaporkan tahun 2024 ini, KI Pusat melakukan Monev ke 363 Badan Publik, yaitu Kementerian, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemprov, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Di samping itu, tahun ini ada beberapa lembaga pertahanan dan keamanan yang ikut serta dalam Monev, yaitu terkait dengan Informasi Dikecualikan, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Persandian, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Diakuinya, meskipun belum terbuka, namun arah menuju keterbukaan sudah mulai tampak.

Penilaian Monev, meliputi Pengisian SAQ (Self Assesment Questionaire) dan Uji Publik.

“Apa yang dihasilkan Monev adalah monitoring dan apa yang dicapai sebagai outcome saat uji publik. Paling penting adalah dampak, apa yang diubah dengan kebijakan keterbukaan informasi publik,” kata Donny.

Selanjutnya, dilaporkan, dari 363 Badan Publik, Kualifikasi Informatif diraih 162 Badan Publik atau 44,63%, naik signifikan dari tahun 2023, yaitu 139 Badan Publik.

Sementara itu, jumlah Badan Publik dengan Kategori Tidak Informatif ada 139, kontribusi terbesar dari BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini, menurut Donny, perlu digarisbawahi dan mendapat perhatian.

Donny berharap penganugerahan ini tidak hanya sebatas seremonial, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah.

Turut mendampingi Wagub, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng Agus Siswadi serta seluruh Komisioner KI Provinsi Kalteng. (dew/hrs)