Wagub Edy Pratowo membuka Rakor Mapping Rencana Kerja dan Tagging Anggaran Stunting Tahun 2024 di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Selasa (6/2/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Saat ini, stunting masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah di semua jenjang, tak terkecuali di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Target nasional menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Target penurunan ini sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 di mana diharapkan prevalensi stunting sudah 0 (nol) di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Kalteng berada di angka 26,9%, turun 0,5% dari tahun 2021 yang sebesar 27,4%, dengan target pencapaian tahun 2024 sebesar 15,38%.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Bappedalitbang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan (Mapping) Rencana Kerja dan Penandaan (Tagging) Anggaran Stunting Tahun 2024 di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Selasa (6/2/2024).

Rakor ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, dan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan energi positif dan menjadi pemacu semangat bagi kita semua, khususnya perangkat daerah yang menjadi motor koordinator dalam bidang-bidang sasaran kerja TPPS,” ungkap Wagub saat membacakan sambutan Gubernur.

Lebih lanjut, Wagub menjelaskan diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggaran yang memadai dipertajam dalam rangka penurunan angka stunting. Menurut Wagub, pemetaan kegiatan dan penganggaran menjadi hal mutlak yang mesti dipersiapkan dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting.

Melalui pertemuan strategis ini, lanjut Wagub, diharapkan data aksi matrik dan indikator kinerja dari Perangkat Daerah/Instansi dan Kabupaten/Kota akan dipertajam, dengan mengakomodasi indikator yang sudah diusulkan, sehingga dapat difinalisasikan sebagai implementasi Data Rencana Aksi Matrik Daerah.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung menjelaskan secara singkat output yang diharapkan dari rapat ini, yaitu pemetaan dan penelusuran anggaran.

“Jadi, berapa, sih, dana yang telah dikeluarkan 16 Organisasi Perangjat Daerah Koordinator Bidang Sasaran Kerja TPPS di Provinsi termasuk di Kabupaten/Kota terhadap percepatan penanganan stunting ini,” jelasnya.

Hadir secara virtual selaku narasumber, antara lain Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Pembangunan Daerah 3 yang hadir mewakili Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng yang hadir secara langsung.

Acara turut diikuti oleh Wakil Bupati (Wabup) Gunung Mas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Perwakilan Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta Satgas Stunting. (dew/eka)