Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalteng, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (3/5/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur pada Rabu (3/5/2023).

Rakor pengendalian inflasi daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, TNI/Polri, serta stakeholder terkait.

Saat menyampaikan arahan, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia berada pada posisi baik. “Kita melihat bahwa dari kacamata internasional, Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi 5,3% dan dari sisi inflasi juga terkendali di angka 4,33%,” katanya.

Mendagri menyampaikan apresiasi kepada provinsi-provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi di daerah. “Saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas nama Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya,” ungkap Mendagri.

Sebagaimana data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan rilis BPS pada 2 Mei 2023, inflasi Provinsi Kalteng sebesar 4,85%.

Di akhir acara, Staf Ahli Yuas Elko mengingatkan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar memberikan rekomendasi terkait. “Rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas maupun TPID bisa menyampaikan saran dan rekomendasi kepada tim. Barangkali penanganan inflasi kita di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, apanya yang harus kita perbaiki atau kita tingkatkan,” tandasnya.

Hadir pada acara tersebut, antara lain Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Riza Rahmadi, Kepala Biro Perekonomian Said Salim, serta Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi Vertikal terkait lainnya. (rik/ben)