Wagub Kalteng Edy Pratowo menyampaikan sambutan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalteng Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (28/11/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan melalui sinergitas dari berbagai pihak dan stakeholder dalam mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan.

“Mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalteng Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (28/11/2023).

Makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta, akademisi, serta masyarakat, dengan didukung potensi sumber daya alam yang melimpah, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

“Melalui upaya-upaya menyinergikan semua program-program dari Pusat dan Daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan,” harapnya.

Dampak Covid-19 turut membuat tingkat kemiskinan Provinsi Kalteng meningkat hingga mencapai angka 5,28% pada tahun 2022 atau sebanyak 145.100 jiwa. Data tahun 2020 saat mulai mewabahnya Covid-19 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Kalteng sebesar 4,82%. Namun demikian, berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Kalteng turun ke angka 5,11% atau sebanyak 142.170 jiwa dan berada di bawah capaian nasional yang sebesar 9,36%.

Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrem, berdasar data tahun 2023, Provinsi Kalteng juga mengalami penurunan menjadi 0,35%, dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,15%. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 yang sebesar 1,12%.

“Walau mengalami penurunan, namun hal ini jangan mengendorkan upaya kita dalam penanganan kemiskinan,” ungkap Wagub Edy Pratowo.

Arahan terbaru Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu Pemerintah Daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, data BNBA P3KE (By Name By Address – Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) agar digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem supaya lebih tepat sasaran dalam intervensinya, serta mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. (ira/bow)