Wagub Kalteng Edy Pratowo menghadiri Rakor Percepatan Program Cetak Sawah di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan pada tahun 2045 dan akan meningkatkan produksi pertanian untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan.

Gubernur Kalteng dan jajaran menyiapkan sumber daya untuk mendukung program prioritas nasional tersebut agar dapat bersinergi dengan stakeholder di daerah, seperti Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri.

“Pada momentum rapat koordinasi (Rakor) ini, kita memiliki chemistry yang sama,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam sambutannya pada Rakor Percepatan Program Cetak Sawah di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).

Wagub menekankan kepada semua pihak bahwa untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya upaya peningkatan produksi padi dengan melaksanakan perluasan areal tanam melalui Program Cetak Sawah di Provinsi Kalteng Tahun 2025, sehingga tersedia lahan sawah baru untuk budidaya padi dan pengembangan kegiatan optimasi lahan.

“Yuk, kita sama-sama, kita selesaikan dengan baik, dengan semangat disiplin, kolaborasi yang baik,” ungkapnya.

Pejabat yang pernah menjadi Bupati Pulang Pisau ini menambahkan kondisi di lapangan tidak sebagaimana mestinya, namun itu tidak menjadi penghalang.

“Sekali lagi, kita berkomitmen ketika kita ikut di kegiatan itu, berarti kita wajib hukumnya untuk menyelesaikan dengan baik,” tegasnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Hermanto menjelaskan cetak sawah yang ada di Kalteng merupakan yang terbesar di Indonesia pada tahun 2025. Kalteng termasuk Provinsi prioritas utama target dari Presiden dan Menteri untuk terselesaikannya kontruksi cetak.

“Sehingga Kalimantan Tengah jadi atensi khusus dari Pak Presiden dan Pak Menteri untuk memastikan kalau program ini bisa selesai dan sukses,” ungkapnya.

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Tin Latifah menambahkan Kalteng memilliki alokasi anggaran paling besar di antara Provinsi lain untuk kegiatan cetak sawah. Kalteng menjadi perhatian Kementerian Pertanian RI untuk pengawalan maupun pengawasan secara berkala. Harapannya, saat Inspektorat Jenderal turun ke lapangan, dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

“Kegiatan cetak sawah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan perundang-undangan, melaporkan perkembangan, rekomendasi perbaikan, dan bahkan kita memberikan peringatan dini jangan sampai nanti kalau sudah di ujung baru ketahuan keliru,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol menegaskan agar semua pihak terkait menjaga kepatuhan terhadap kontrak dan regulasi. Pihaknya pun akan mendampingi dan memberi masukan.

“Integritas dan akuntabilitas, ingat uang yang digunakan adalah uang negara yang setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan,” tandasnya.

Rakor ini dihadiri pula, antara lain oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait serta para Penyedia Lahan Cetak Sawah. (ira/fen)