PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo, dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) serta Percepatan Vaksinasi, Rabu (08/12/2021) secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wakil Gubernur, Lantai I Kantor Gubernur.

Rapat yang membahas mengenai langkah-langkah untuk menghadapi agar Nataru tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah Kementerian/Lembaga, Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta TNI/Polri

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa belajar dari pengalaman sebelumnya, libur Nataru menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus Covid-19 pada bulan Januari tahun 2021. “Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi karena ada kerumunan massa yang berpotensi penularan,” katanya.

Dibeberkan oleh Mendagri, pada hari Senin (6/12/2021) lalu telah dilaksanakan Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, hadir juga Wapres, sejumlah menteri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan lain-lain membahas terkait libur Nataru.

“Hasil rapat terbatas tersebut yang utama adalah kita tidak menggunakan istilah Level 3 karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan penularannya, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan kita tidak menerapkan Level 3, tapi membuat aturan spesifik mengenai antisipasi atau penanggulangan Covid-19 di masa Nataru, yaitu pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Pada tanggal itulah akan dilakukan pembatasan secara spesifik. Pembatasan spesifik ini sifatnya mengadopsi pembatasan substansi yang diatur dalam sistem Level 3,” ujar Mendagri.

Kepada para Kepala Daerah diinstruksikan untuk mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 di masing-masing lingkungan, mulai dari tingkat Provinsi hingga RT/RW. Kemudian, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan displin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, lakukan juga sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung jika tidak mendesak; memperbanyak penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik; dan pengaturan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.

Selanjutnya, Mendagri menyampaikan terkait dengan target Presiden Joko Widodo, yaitu vaksinasi masyarakat Indonesia 70% hingga akhir tahun 2021. Oleh sebab itu, menurut Mendagri, perlu dilakukan beberapa hal, yakni percepatan vaksinasi dosis 2 terutama yang terlambat, percepatan vaksinasi Lansia agar melampaui target dosis 1 60%, percepatan vaksinasi Provinsi agar melampaui target dosis 1 70%, percepatan dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis platform vaksin, serta Forkopimda berperan kunci dalam koordinasi percepatan vaksinasi.

Disampaikan pula, Pemimpin Daerah diharapkan berperan untuk memastikan strategi vaksinasi tepat sasaran. Pemimpin Daerah dan Forkopimda diharapkan untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk memastikan alokasi vaksin dari Pusat dapat digunakan dengan cepat sesuai target sasaran, termasuk melakukan realokasi ke Kabupaten/Kota lainnya bila diperlukan. Lalu, mengkoordinasikan dukungan TNI/Polri, institusi lain, dan swasta dalam bentuk SDM Nakes dan non Nakes, logistik kegiatan, serta penggalangan masyarakat. (win/renn)