Wagub Edy Pratowo secara resmi membuka Rakor TEPRA Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (4/8/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalteng Per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (4/8/2026). Rakor ini dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta Pengelola TEPRA Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan Rakor TEPRA bertujuan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, serta mengidentifikasi berbagai kendala guna merumuskan langkah percepatan. Sekda berharap penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan pada sisa tahun anggaran 2026 ini.

Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mencapai 30,61% dengan realisasi fisik 32,51%. Sementara itu, realisasi keuangan APBD Kabupaten/Kota mencapai 39,65% dengan realisasi fisik 44,45%. Pada tingkat Provinsi, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Biro Organisasi, Badan Penghubung, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, belanja APBD tertinggi dicatat oleh Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Kalteng Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa Rakor TEPRA diharapkan menjadi forum yang berorientasi pada solusi dalam memperkuat koordinasi dan mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Wagub menegaskan efisiensi anggaran harus dijawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Wagub juga mendorong seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden dan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) serta memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pembangunan semakin optimal. (Els/Ben)