PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri untuk Membahas Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 serta Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2021 secara virtual melalui video conference, bertempat di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa (9/2/2021).

Dalam Rakorsus yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D. dari Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, dilakukan evaluasi penanganan Karhutla dari berbagai kondisi di lapangan serta langkah-langkah persiapan ke depan menghadapi puncak Karhutla tahun 2021 pada 7 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Agenda ini sangat penting, khususnya bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang belajar dari pengalaman sejak tahun 2015, sehingga sudah seharusnya penanganan bisa lebih baik lagi dan lebih sistematis.

Disampaikan oleh Menko Polhukam, Presiden RI Joko Widodo terus-menerus menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak, mulai dari pusat ke daerah. Upaya-upaya tersebut dengan melakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, mengajak masyarakat untuk turut mencegah Karhutla, serta sinergitas pusat dan daerah.

“Kita pahami bahwa arahan Presiden dalam penanganan Karhutla diletakkan pada bobot kewaspadaan kita menghadapi musim kemarau yang akan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan, maka kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca yang tidak harus menunggu sampai kemarau tiba, tapi sudah sejak awal kita persiapkan,” ujar Menko Polhukam Mahfud M.D.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, perlu dilakukan inovasi-inovasi, terobosan, dan langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan Karhutla, di antaranya mendorong untuk peningkatan pencetakan desa mandiri sesuai target yang ditetapkan; pembukaan lahan tanpa bakar untuk membuat diversifikasi jenis produksi lahan masyarakat berbasis desa seperti perikanan, peternakan, dan hutan sosial; serta penyempurnaan sistem deteksi dini, ritme iklim, dan modifikasi cuaca sepanjang tahun.

Pada tahun 2020, sebagaimana arahan Presiden, telah dilakukan uji coba langkah untuk pencegahan Karhutla yang lebih permanen melengkapi langkah monitoring hotspot dan patroli, yaitu dengan teknik modifikasi cuaca dikombinasikan dengan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum masyarakat atau paralegal pada lokasi-lokasi yang sangat rawan Karhutla.

“Secara khusus, saya ingin menekankan mungkin perlu dipertimbangkan untuk bisa dilakukan monitoring cuaca sepanjang tahun, khususnya dalam deteksi awan dan pengaturan ritme hujan dengan teknik modifikasi cuaca. Dengan teknologi, maka dapat diatur pola hujan berdasarkan kondisi awal yang ada, sehingga modifikasi cuaca sudah harus diikuti dan direkayasa sepanjang tahun sejak bulan Januari,” beber Menko Polhukam Mahfud M.D.

Lebih lanjut disampaikan, sebagaimana dilaporkan kepada Presiden oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca, menunjukkan bahwa pada Februari 2021 sekitar 67% wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan, sedangkan 33% wilayah masih mengalami musim kemarau. Untuk proyeksi tahun 2021, La Nina moderat dapat terjadi hingga periode Februari-April 2021.

“Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua, para Menteri, Pimpinan Lembaga, TNI, Polri, dan para Gubernur beserta seluruh jajaran masing-masing, untuk tetap memiliki komitmen yang tinggi, untuk aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara nyata,” kata Menko Polhukam.

Kemudian pada kesempatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Habib Ismail Bin Yahya juga menyampaikan laporan terkait perkembangan pengendalian atau penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalteng dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

“Pak Menko, Kami di sini bersama Pak Kapolda, dan juga Pak Danrem, dan seluruh yang hadir di sini, ingin melaporkan, bahwasanya, Alhamdullilah, pada tahun ini Karhutla sangat turun dibandingkan (tahun) 2019 pembandingnya. Langsung saya laporkan, total luas terbakar tahun 2020 ini sebanyak 787,96 hektare. Menurun dari tahun 2019 yang berjumlah 13.099,21 hektare. Jadi, menurunnya itu (perkembangan luas kebakaran hutan tahun 2020) sebanyak 12.311 hektare, dibandingkan dengan tahun 2019 berjumlah atau sebesar 93,98%”, beber Wagub Kalteng Habib Ismail.

Lebih lanjut lagi, Wagub Kalteng Habib Ismail mengungkapkan, “Total kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 sebanyak 781 kali kejadian. Total kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini menurun sebanyak 1.852 kali kejadian, (dibandingkan dengan tahun 2019 berjumlah 2.633 kali kejadian) atau sebesar 70,34%.”

Selain itu, Wagub Kalteng Habib Ismail juga menyampaikan upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017-2019, antara lain adanya sumur bor dengan jumlah total sebanyak 10.905 unit. Pemerintah Provinsi juga mendapatkan dukungan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk pada 103 desa di 8 kabupaten/kota se-Kalteng, di mana masing-masing regu/desa terdapat 20 orang, sehingga total ±2.060 anggota.

Kemudian upaya pencegahan lainnya yang diungkapkan oleh Wagub Kalteng, yaitu adanya pembuatan sekat-sekat kanal tahun 2017-2019 dengan total sekat kanal adalah 2.875 unit. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi didukung oleh Masyarakat Peduli Tabat (MPT) yang sudah dibentuk pada 60 desa di 8 kabupaten/kota se-Kalteng, masing-masing regu/desa adalah 10 orang, sehingga terdapat ±600 anggota.

Berbagai langkah strategis dan konkret dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Pemerintah dari ringkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa.

“Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Satgas (Satuan Tugas) Pencegahan Karhutla sampai Tingkat Kelurahan atau Desa. Kedua, Satgas Pencegahan Karhutla Kabupaten/Kota memperkuat upaya pencegahan Karhutla di tingkat tapak (berupa) sosialisasi, diseminasi, dan pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar, pelatihan, dan patroli bersama. Dan juga, Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan status kesiagaan dan darurat Karhutla dengan cepat dan tepat, sebagai dasar provinsi menetapkan status tersebut”, kata Wagub Kalteng dalam video conference bersama Menko Polhukam.

Lebih lanjut diungkapkan Wagub Kalteng mengenai langkah strategis lainnya, “Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Karena, kita tahu, mereka, kebanyakan juga, ada yang membakar hutan untuk bekerja.”

Kemudian, ditambahkan lagi oleh Wagub Kalteng mengenai langkah strategis dan konkret pengendalian Karhutla, yang juga dilakukan adalah optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personil dan peralatan, serta penyediaan anggaran DBH-DR dan BTT APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, Wagub Kalteng juga menyebutkan upaya-upaya pencegahan Karhutla, di antaranya adalah implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, menggelar rapat-rapat koordinasi guna pemantapan pencegahan Karhutla, melakukan Pelatihan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang didukung Badan Restorasi Gambut (BRG), optimalisasi peran Pentahelix, mengaktifkan Satgas pencegahan atau Posko lapangan di setiap Kelurahan/Desa area rawan Karhutla, serta melakukan pemadaman secara dini.

Pemerintah Provinsi Kalteng juga tengah melakukan persiapan dalam menghadapi Karhutla di tahun 2021 ini. Berbagai langkah strategis dipersiapkan, antara lain penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang direncanakan mulai Bulan Maret, aktivasi pos komando Satgas Penanganan Darurat Bencana Karhutla, penyediaan anggaran, kesiapan personil sekitar 8.312 orang, kesiapan peralatan, serta permohonan dukungan water bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.

Pada Rakorsus bersama Menko Polhukam tersebut, turut pula hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, serta diikuti juga oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui video conference. Sementara itu, hadir mendampingi Wagub Kalteng di Aula Jayang Tingang, di antaranya adalah Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) H. Darliansjah, serta sejumlah perwakilan Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal terkait. (win/renn/boy)