JAKARTA – BIRO ADPIM. Di tengah kondisi geopolitik yang masih memanas dan melambatnya perekonomian global, Indonesia masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Presiden RI Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati se-Indonesia di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengikuti secara langsung kegiatan tersebut yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan dan Komisi, para Gubernur/Bupati/Wali Kota, Pangdam, Kapolda, dan Kajati se-Indonesia, serta para Direktur BUMN dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo didampingi Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Said Salim.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengapresiasi sinergi Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator yang berjalan beriringan tanpa mengintervensi independensi BI. “Tapi, yang lebih penting bukan ngerem uang beredarnya tetapi kita menyelesaikan ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semua,” jelasnya.

Adapun kepada seluruh Kepala Daerah, Presiden kembali menekankan untuk tidak ragu-ragu lagi mengenai penggunaan APBD dalam pengendalian inflasi melalui BTT dan DTU karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri. Presiden juga sudah menyampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai hal ini.

Terkait penggunaan produk buatan Indonesia sebagai tindak lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Presiden meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar terus membina UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Presiden juga meminta Kepala Daerah untuk mengajak masyarakat berwisata di dalam negeri saja karena potensi yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa.

Mengenai penanganan kemiskinan ekstrem, Presiden juga mengajak semua elemen untuk bekerja sama dan terus bersinergi untuk mengatasinya. “Data sudah jelas, artinya sasarannya jelas. Kita bareng-bareng, Pusat dan Daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju,” imbau Presiden seraya menambahkan bahwa semua elemen harus bekerja konkrit bersama-sama.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Gubernur Kalteng meminta Bupati/Wali Kota se-Kalteng untuk melaksanakan Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), salah satunya melalui kegiatan Sekuyan Lombok yang merupakan gerakan menanam cabai rawit di pekarangan rumah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng juga menginisiasi Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabe Berkah (Gertam Babe Berkah).

Selain itu, Gubernur menugaskan masing-masing Satuan Tugas Pangan untuk melakukan Operasi Pasar secara periodik dan masif. Gubernur juga meminta Bupati/Wali Kota bersama semua elemen terkait untuk melaksanakan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang secara rutin di lokasi-lokasi strategis di setiap Kabupaten/Kota se-Kalteng serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para penimbun bahan pangan dan bahan bakar minyak.

Terkait komitmen Kalteng untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), lebih dari Rp 800 miliar telah dialokasikan Pemprov Kalteng untuk hal ini dan komitmen tersebut akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dalam upaya ini, Pemprov bekerja sama dengan Dekranasda dan pihak-pihak terkait lainnya juga telah meluncurkan aplikasi Tangan Berkah (TaBe) untuk menggandeng pelaku usaha UMKM.

Selanjutnya, terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov Kalteng akan segera mengusulkan penganggarannya pada APBD TA 2023. Adapun untuk menjaga ketahan pangan Kalteng, Pemprov terus mendukung Program Strategis Nasional Food Estate, Demplot Peternakan Terpadu, dan Shrimp Estate. (ran/ist)