Sahli Ekeubang Yuas Elko, mewakili Plt. Sekda Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (20/5/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (20/5/2025).

Menyampaikan sambutan Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Sahli Ekeubang Yuas Elko mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, sebuah potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

“Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif memiliki akses yang memadai terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja,” jelas Yuas.

Namun, dikatakannya, saat ini Indonesia juga mengalami Aging Population yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Peningkatan ini berpotensi menciptakan beban ketergantungan pada penduduk usia produktif.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 mengamanatkan agar setiap tingkatan wilayah menyusun rancangan induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

Melalui GDPK, Yuas menjelaskan Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan. Namun, GDPK masih bersifat konseptual, sehingga diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga yang diperbarui setiap 5 tahun dan memuat rencana aksi lebih teknis,” paparnya.

Lebih lanjut, dikatakan Yuas, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan peluang strategis untuk mengintegrasikan target yang tertuang dalam peta jalan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya menyambut baik perihal pengintegrasian indikator Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menggerakkan perangkat daerah yang tugas fungsinya terkait dengan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Plt. Sekda melalui Sahli Ekeubang pun berharap Workshop ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi dalam menyusun peta jalan pembangunan kependudukan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta mendorong pemerintah agar meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 pilar.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto selaku keynote speech-nya secara virtual menekankan pada pentingnya konsep people center develompment dalam pembangunan kependudukan.

“Pembangunan itu berfokus kepada manusia, artinya pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya seraya menambahkan bahwa masyarakat bukan hanya objek, tetapi subjek, sehingga partisipasi masyaramat dalam pembangunan dinilai sangat penting.

Hadir pula dalam acara ini, antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng dan Sekda Kabupaten/Kota se-Kalteng atau yang mewakili, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng. (ran/fen)